GIANYAR | Sarinbiu.com – Persoalan sampah bukan semata urusan mengangkut dan membuang. Di balik tumpukan sampah, ada persoalan perilaku, kesadaran, sistem pengelolaan hingga konsistensi kebijakan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Made Dwiantara, S.AP., M.AP., calon Perbekel Desa Blahbatuh, saat menghadiri kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Udayana di Wantilan Pasar Yadnya Desa Blahbatuh, Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari KKN-PPM Periode XXXIII Universitas Udayana Tahun 2026 di Desa Blahbatuh. Dalam kegiatan itu, persoalan lingkungan, khususnya pemilahan sampah dari sumbernya, menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian.
Bagi Dwiantara, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan program formal. Lebih dari itu, kegiatan pengabdian harus meninggalkan manfaat dan gagasan yang dapat dilanjutkan masyarakat setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdiannya.
“Peran mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat sangat penting. Setiap kegiatan harus memiliki hasil atau luaran yang jelas. Jangan sampai kehadiran mahasiswa hanya sebatas menjalankan program, tetapi harus ada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pemilahan Harus Dimulai dari Rumah
Dwiantara menilai persoalan sampah harus ditangani dari hulu. Artinya, masyarakat perlu didorong untuk memilah sampah sejak dari rumah, sebelum masuk ke proses pengangkutan dan pengolahan.
Menurutnya, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis untuk memperkuat gerakan tersebut. Tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga dengan membangun sistem, memberikan pendampingan serta menghadirkan penghargaan bagi pihak-pihak yang konsisten menggerakkan masyarakat.
Ia berharap ke depan terdapat regulasi maupun skema reward bagi tokoh masyarakat, kelompok, lembaga atau instansi yang aktif menjadi penggerak dalam pengurangan dan pemilahan sampah.
“Harapannya dari DLH ke depan ada regulasi, termasuk reward bagi tokoh-tokoh atau instansi yang menyuarakan persoalan sampah. Minimal pemilahan sampah bisa diselesaikan mulai dari masyarakat,” katanya.
Pasar Menjadi Titik Penting
Menurut Dwiantara, keberadaan pasar juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan sampah. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, pasar menjadi salah satu kawasan yang menghasilkan sampah dalam jumlah cukup besar sehingga membutuhkan pengelolaan secara konsisten.
Ia mengapresiasi capaian pemilahan sampah di wilayah Blahbatuh yang disebut telah berada di kisaran 70 persen. Capaian tersebut bahkan disebut berhasil mengantarkan Blahbatuh meraih penghargaan peringkat kedua di tingkat Kecamatan Gianyar.
Namun, bagi Dwiantara, penghargaan bukanlah tujuan akhir.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di lapangan. Jangan sampai keberhasilan administratif berhenti sebagai angka dan penghargaan, sementara perilaku masyarakat belum sepenuhnya berubah.
“Kalau pemilahan sudah cukup baik, bahkan sekitar 70 persen dan mendapat reward, itu tentu positif. Tetapi implementasinya di lapangan masih harus diperkuat. Jangan hanya berbicara penghargaan. Ini tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir menyelesaikan persoalan sampah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah harus dilakukan secara utuh, mulai dari edukasi masyarakat, pemilahan dari sumber, pengangkutan, hingga pengolahan. Seluruh tahapan tersebut harus berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi.
Kekuatan Adat Harus Dilibatkan
Salah satu gagasan yang ditekankan Dwiantara adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan desa adat.
Menurutnya, Bali memiliki kekuatan sosial yang tidak dimiliki banyak daerah lain, yakni keberadaan desa adat dengan struktur, nilai, serta aturan yang hidup dan dipatuhi masyarakat.
Karena itu, persoalan sampah dinilai akan lebih mudah ditangani apabila kebijakan pemerintah dapat berjalan beriringan dengan aturan adat.
Dwiantara mendorong agar ke depan terdapat sinergi antara pararem adat dan peraturan desa (perdes) sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjaga lingkungan.
“Program kami ke depan adalah bagaimana persoalan sampah ini bersinergi dengan adat. Perarem adat maupun perdes nantinya bisa menjadi pemicu sekaligus tolok ukur terhadap peran aktif masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menilai regulasi perlu memiliki konsekuensi yang jelas. Namun, sanksi menurutnya bukan untuk menghukum masyarakat, melainkan menjadi instrumen dalam membangun kedisiplinan dan tanggung jawab bersama.
“Yang namanya kebijakan, kalau tanpa sanksi, itu bukan kebijakan yang kuat. Regulasi harus jelas. Bila perlu sanksinya dipertegas, karena mengubah pola pikir dan pola hidup masyarakat tanpa konsekuensi yang jelas akan sulit,” ujarnya.
Jangan Berhenti Setelah KKN Selesai
Dwiantara menyambut positif respons DLH terhadap gagasan penguatan pengelolaan sampah dalam kegiatan tersebut. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terbangun tidak berhenti ketika program KKN-PPM selesai.
Menurutnya, kegiatan mahasiswa justru dapat menjadi pintu masuk untuk membangun program yang lebih konkret dan berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah desa, desa adat, DLH, serta perguruan tinggi.
“Kalau seluruh pihak bisa berjalan bersama, saya yakin persoalan yang selama ini menjadi polemik di masyarakat bisa diselesaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat juga tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi,” katanya.
Dwiantara menegaskan, apabila nantinya mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Desa Blahbatuh, persoalan lingkungan, khususnya sampah, akan menjadi salah satu perhatian penting.
Baginya, sampah bukan sekadar persoalan kebersihan. Cara sebuah desa menangani sampah juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Kalau saya diberikan kesempatan untuk maju dan semoga terpilih, saya ingin membangun sinergi antara adat dan dinas. Persoalan yang menjadi polemik di masyarakat, termasuk sampah, harus kita selesaikan bersama. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama, saya yakin persoalan itu bisa diselesaikan,” pungkasnya.
(Tim Newsyess)
