GIANYAR, Sarinbiu.COM – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali menata arah kebijakan keuangan daerah untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat memaparkan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar, Senin (7/9/2026), bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Ketut Sudarsana.
Dalam pemaparannya, Mahayastra menyampaikan bahwa dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Gianyar direncanakan mencapai Rp3,414 triliun lebih.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,431 triliun lebih atau sekitar 71,21 persen. Kemudian Pendapatan Transfer sebesar Rp980,040 miliar lebih atau 28,71 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3 miliar atau 0,09 persen.
Menariknya, PAD Gianyar menunjukkan peningkatan dibandingkan APBD induk 2026. PAD dalam rancangan perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp33,633 miliar lebih atau 1,40 persen, menjadi Rp2,431 triliun lebih.
“Peningkatan PAD ini menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah,” kata Mahayastra dalam penyampaiannya.
Di sisi lain, Pendapatan Transfer justru mengalami penyesuaian. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp980,040 miliar lebih, atau mengalami penurunan sekitar Rp30,759 miliar lebih atau 1,72 persen dibandingkan anggaran induk 2026.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp3 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari hibah pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas prestasi Kabupaten Gianyar dalam sejumlah kategori.
“Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp3 miliar berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang merupakan apresiasi atas prestasi pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kategori Creative Financing,” ujar Mahayastra.
Belanja Daerah Turun, Prioritas Pembangunan Tetap Dijaga
Dari sisi belanja, Pemkab Gianyar merencanakan Belanja Daerah dalam perubahan APBD 2026 sebesar Rp4,336 triliun lebih.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp52,290 miliar lebih dibandingkan Anggaran Induk 2026 yang mencapai Rp4,388 triliun lebih.
Belanja daerah tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2,358 triliun lebih atau 54,40 persen. Kemudian Belanja Modal sebesar Rp1,594 triliun lebih atau 36,76 persen.
Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp9,056 miliar lebih atau 0,21 persen, sedangkan Belanja Transfer sebesar Rp373,989 miliar lebih atau 8,63 persen.
Mahayastra menegaskan, penyesuaian belanja tersebut tetap diarahkan untuk mendukung program-program prioritas daerah dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Gianyar.
Dalam struktur perubahan APBD tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp921,956 miliar lebih. Defisit tersebut muncul karena proyeksi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan kebutuhan belanja yang telah dirancang untuk membiayai berbagai sektor prioritas.
“Hal tersebut terjadi karena proyeksi rencana pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas. Namun defisit anggaran perubahan tahun 2026 tersebut akan ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp921,956 miliar lebih,” jelas Mahayastra.
Pembiayaan untuk Penyertaan Modal dan Pembayaran Utang
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp85,588 miliar lebih.
Dana tersebut akan digunakan untuk dua kebutuhan utama, yakni penyertaan modal daerah sebesar Rp10 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp75,588 miliar lebih.
Penyampaian nota keuangan ini menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 antara Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama DPRD Kabupaten Gianyar.
Melalui pembahasan tersebut, kebijakan anggaran diharapkan semakin terarah, terukur dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesehatan fiskal Kabupaten Gianyar. (Tim)
